Home / Berita Terkini / Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan SPT Wajib Pajak

Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan SPT Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen SPT setiap wajib pajak (WP). Demikian diungkapkan Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Kismantoro Petrus, saat diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi nasional di Jakarta, 3 Pebruari, 2013.

“Pasal 34 Undang-Undang Perpajakan mengatakan setiap petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib seperti SPT, laporan keuangan dan lain-lain. Sedangkan Pasal 41 mengatur adanya sanksi berupa pidana dan administratif,” jelas Kismantoro.

Penjelasan Kismantoro mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur bahwa: (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan ayat (2) berbunyi: Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 2a UU KUP diatur bahwa yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah: (1) Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan (2) Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) diatur bahwa untuk kepentingan negara, Menkeu berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang WP kepada pihak yang ditunjuknya.

Selebihnya mengacu ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP, maka untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menkeu dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), bukti tertulis dan keterangan WP yang ada padanya. Permintaan Hakim harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Lebih lanjut sesuai Pasal 41 UU KUP, Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU KUP, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sedangkan pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penuntutan terhadap tindak pidana membocorkan rahasia jabatan hanya dilakukan jika ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Hingga kini DJP berkomitmen untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi dan bekerja profesional sesuai seluruh ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.

About bapendalebak

Check Also

Potensi dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Lebak Banten

Pembangunan di negara-negara berkembang lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *