Home / bapenda / Hati-hati Sanksi Pidana Keterbukaan Informasi Publik

Hati-hati Sanksi Pidana Keterbukaan Informasi Publik

Ilustrasi Keterbukaan Publik

Apa itu layanan Informasi Publik? Bentuk layanan apa itu? Siapa penanggungjawabnya? Ada hubungan dengan penerimaan pajak tidak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagian dari pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat saat sosialisasi Pedoman Layanan PPID yang diselenggarakan Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Pusat bertempat di Aula Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2017.

Acara sosialisasi berlangsung dari jam 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Acara sosialisasi kali ini dihadiri 45 orang peserta yang terdiri dari kepala seksi Pelayanan, Kepala Seksi PDI dan 1 orang pelaksana di tiap-tiap KPP yang ada di Kanwil DJP Jakarta Pusat. Sosialisasi berlangsung interaktif karena masih banyak rekan-rekan yang belum memahami pelaksanaan layanan PPID ini. Sebagian besar bingung harus mulai dari mana dikarenakan belum familiar dengan istilah layanan informasi publik.

Materi sosisalisasi disampaikan oleh narasumber dari Kanwil DJP Jakarta Pusat yaitu Indra Hadi Widiyanto selaku Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas dan Agus Surahman Kepala Sub Bagian Bankum dan Kepatuhan Internal.

PPID sebagaimana tercantum dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik (UU KIP) adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di lingkungan Kementerian Keuangan pedoman dan pelaksanaan layanan informasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu.

Sesuai dengan UU KIP BAB XI Ketentuan Pidana pasal 52 menjelaskan Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang terkait dengan layanan informasi publik ini adalah PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I di lingkungan DJP adalah (Direktur P2Humas), PPID Tingkat II adalah (Kepala Kanwil), dan PPID Tingkat III adalah (Kepala KPP).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di  wilayah kerja kantor pelayanan/kantor masing-masing unit eselon I, yang dikepalai oleh pejabat eselon III serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Dengan demikian Kepala Kantor diberi kewenangan untuk menentukan siapa yang termasuk dalam tim layanan Informasi Publik. Layanan informasi publik harus menjadi perhatian rekan-rekan di lapangan karena adanya sanksi yang menyertai dari pemberian layanan tersebut.

Sumber : www.pajak.go.id

About bapendalebak

Check Also

Potensi dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Lebak Banten

Pembangunan di negara-negara berkembang lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *